Butuh Rp 40 Miliar agar Semua Warga Kota Malang Terjangkau BPJS Kesehatan - Surya Malang

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Pemkot Malang berupaya agar masyarakat Kota Malang terjangkau BPJS Kesehatan pada 2020.

Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan  saat ini ada sekitar 200 ribuan warga Kota Malang yang belum memiliki BPJS Kesehatan.

Untuk mencapai upaya itu, Pemkot Malang menganggarkan kurang lebih Rp 40 Miliar. Saat ini pembahasan dengan pemangku kepentingan tengah dilakukan.

"2020 semua warga Kota Malang dari golongan apapun harus tercover BPJS Kesehatan. Anggaran sudah dipetakan sejumlah itu," kata Sutiaji.

Sutiaji meminta seluruh pemangku kepentingan dapat membuka layanan kesehatan sesuai dengan kesepakatan bersama yang akan dibuat. Dengan begitu, seluruh faskes atau rumah sakit rujukkan tidak boleh lagi menolak pasien yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan di Kota Malang.

"Tidak boleh ada lagi kasus penolakan," tegas Sutiaji.

Di sisi lain, Sutiaji juga mengungkapkan bahwa peningkatan pelayanan faskes dan rumah sakit harus diimbangi dengan jaminan pembayaran premi.

"Semula kan mandiri Rp 25 ribu akan menjadi Rp 36 ribu, tapi ini masih rencana. Akan kami bicarakan lagi. Tapi tentunya dengan kenaikan premi harapannya pelayanan akan meningkat," paparnya.

Tidak hanya itu pembahasan soal aturan lainnya juga dilakukan. Seperti, kedepan seluruh faskes da rumah sakit penerima pasien BPJS harus melakukan aturan publikasi.

Rumah sakit atau faskes juga harus mempublikasikan informasi layanan seperti berapa jumlah kamar pasien yang tersedia, berapa tenaga medis yang siaga dan lain sebagainya.

"Ini akan diatur. Insyallah kita juga lagi godok aturan tentang layanan kesehatan," pungkas Sutiaji.

Let's block ads! (Why?)

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Pemkot Malang berupaya agar masyarakat Kota Malang terjangkau BPJS Kesehatan pada 2020.

Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan  saat ini ada sekitar 200 ribuan warga Kota Malang yang belum memiliki BPJS Kesehatan.

Untuk mencapai upaya itu, Pemkot Malang menganggarkan kurang lebih Rp 40 Miliar. Saat ini pembahasan dengan pemangku kepentingan tengah dilakukan.

"2020 semua warga Kota Malang dari golongan apapun harus tercover BPJS Kesehatan. Anggaran sudah dipetakan sejumlah itu," kata Sutiaji.

Sutiaji meminta seluruh pemangku kepentingan dapat membuka layanan kesehatan sesuai dengan kesepakatan bersama yang akan dibuat. Dengan begitu, seluruh faskes atau rumah sakit rujukkan tidak boleh lagi menolak pasien yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan di Kota Malang.

"Tidak boleh ada lagi kasus penolakan," tegas Sutiaji.

Di sisi lain, Sutiaji juga mengungkapkan bahwa peningkatan pelayanan faskes dan rumah sakit harus diimbangi dengan jaminan pembayaran premi.

"Semula kan mandiri Rp 25 ribu akan menjadi Rp 36 ribu, tapi ini masih rencana. Akan kami bicarakan lagi. Tapi tentunya dengan kenaikan premi harapannya pelayanan akan meningkat," paparnya.

Tidak hanya itu pembahasan soal aturan lainnya juga dilakukan. Seperti, kedepan seluruh faskes da rumah sakit penerima pasien BPJS harus melakukan aturan publikasi.

Rumah sakit atau faskes juga harus mempublikasikan informasi layanan seperti berapa jumlah kamar pasien yang tersedia, berapa tenaga medis yang siaga dan lain sebagainya.

"Ini akan diatur. Insyallah kita juga lagi godok aturan tentang layanan kesehatan," pungkas Sutiaji.

Let's block ads! (Why?)

Bagikan Berita Ini