SURYAMALANG.COM, KLOJEN – Walikota Malang Sutiaji terus mendorong agar satuan pendidikan di Kota Malang transparan terhadap anggaran. Menurutnya, hal itu untuk menepis upaya tindak korupsi yang terjadi di satuan pendidikan.
“Tahun ini digagas oleh Dinas Pendidikan bagaimana dana dapat dibaca oleh masyarakat, sekolah, guru hingga walisiswa,” ujar Sutiaji, Kamis (20/12/2018).
Selanjutnya, keterbukaan informasi itu berkaitan dengan masalah ketepatan. Menurut Sutiaji, dengan dibukanya informasi akan mendorong pengelola bisa tepat sasaran memanfaatkan anggaran. Ketepatan sasaran akan membuat tertib adminstrasi.
“Mungkin pertyaan selanjutnya apa tidak cukup dengan pembinaan? Ini kan bagian pembinaan juga,” paparnya.
Pemkot Malang juga tengah membuat program sekolah anti korupsi. Rencananya, akan ada lima sekolah yang digagas sebagai pilot project.
“Transparansi bentuk upaya kita untuk meminimalasir dan perang dengan masalah korupsi. Pasalnya, di pendidikan ada dana BOS yang rawan dikorupsi,” ujar Sutiaji.
Koordinator Malang Corruption Watch M Fahrudin Andriansyah mengatakan, keterbukaan informasi di satuan pendidikan Kota Malang sejauh ini masih sangat minim. Berdasarkan laporan yang diterima MCW, bahkan ada komite sekolah yang tidak tahu terkait program sekolah.
“Komite hanya bagian belakang, bagian membubuhkan tandatangan. Dia tidak tahu apa yang digarap sekolah. Laporan yang masuk ke MCW ada yang seperti itu meskipun tidak bisa digeneralisir,” ujar Fahrudin.
MCW saat ini mendorong revitalisasi komite sekolah. Di mana, komite sekolah bisa terlibat langsung dalam pembahasan program-program sekolah.
“Padahal mereka stakeholder penting di satuan pendidikan skeolah. Kira-kira kebutuhan anggaran seperti apa, komite sekolah cukup strategis. Namun dari cerita komite sekolah memang belum baik,” imbuhnya.
SURYAMALANG.COM, KLOJEN – Walikota Malang Sutiaji terus mendorong agar satuan pendidikan di Kota Malang transparan terhadap anggaran. Menurutnya, hal itu untuk menepis upaya tindak korupsi yang terjadi di satuan pendidikan.
“Tahun ini digagas oleh Dinas Pendidikan bagaimana dana dapat dibaca oleh masyarakat, sekolah, guru hingga walisiswa,” ujar Sutiaji, Kamis (20/12/2018).
Selanjutnya, keterbukaan informasi itu berkaitan dengan masalah ketepatan. Menurut Sutiaji, dengan dibukanya informasi akan mendorong pengelola bisa tepat sasaran memanfaatkan anggaran. Ketepatan sasaran akan membuat tertib adminstrasi.
“Mungkin pertyaan selanjutnya apa tidak cukup dengan pembinaan? Ini kan bagian pembinaan juga,” paparnya.
Pemkot Malang juga tengah membuat program sekolah anti korupsi. Rencananya, akan ada lima sekolah yang digagas sebagai pilot project.
“Transparansi bentuk upaya kita untuk meminimalasir dan perang dengan masalah korupsi. Pasalnya, di pendidikan ada dana BOS yang rawan dikorupsi,” ujar Sutiaji.
Koordinator Malang Corruption Watch M Fahrudin Andriansyah mengatakan, keterbukaan informasi di satuan pendidikan Kota Malang sejauh ini masih sangat minim. Berdasarkan laporan yang diterima MCW, bahkan ada komite sekolah yang tidak tahu terkait program sekolah.
“Komite hanya bagian belakang, bagian membubuhkan tandatangan. Dia tidak tahu apa yang digarap sekolah. Laporan yang masuk ke MCW ada yang seperti itu meskipun tidak bisa digeneralisir,” ujar Fahrudin.
MCW saat ini mendorong revitalisasi komite sekolah. Di mana, komite sekolah bisa terlibat langsung dalam pembahasan program-program sekolah.
“Padahal mereka stakeholder penting di satuan pendidikan skeolah. Kira-kira kebutuhan anggaran seperti apa, komite sekolah cukup strategis. Namun dari cerita komite sekolah memang belum baik,” imbuhnya.
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Wali Kota Malang Dorong Transparansi Dana Sekolah, MCW Anggap Selama Ini Masih Minim - Surya Malang"
Post a Comment