SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Rencana angkutan massal untuk mengatasi kemacetan di Kota Malang masih terkendala di siapa segmen yang disasar. Sebab saat ini sudah banyak pilihan moda transportasi. Angkutan massal ini rencana akan terkoneksi Malang Raya.
"Sebab load factor (keterisian) penumpang angkutan kota saja tinggal 40 persen. Jumlah trayek juga turun. Dari sebelumnya 25 menjadi 19 trayek kini," jelas Oong Ngadiyono, Kabid Angkutan Umum Dishub Kota Malang, Selasa (19/3/2019).
Hal itu disampaikan dalam diskusi "Membedah Kemacetan Kota Malang" di ITN Malang bekerjasama dengan PWI Malang Raya. Acara dibuka oleh Rektor ITN Malang, Dr Ir Kustamar MT. Sementara kondisi kini, banyak warga memanfaatkan aplikasi angkutan online dan kendaraan pribadi.
Dikatakan Agus Moelyadi, Kabid Lalu Lintas Dishub Kota Malang, rencana angkutan massal sudah pernah dua kali gagal. Pada 2005 sudah MoU Malang Raya dan ada rencana bantuan 50 bus dari Kementerian Perhubungan, namun gagal karena ditolak angkutan umum.
Kemudian 2007 ada rencana komuter dari Lawang-Kepanjen. Saat ujicoba 2012, ternyata gagal. Sebab daya lokonya tak bisa naik saat di Lawang. Ternyata komuter itu hanya bisa jalan di areal datar. Bukan seperti di kontur Malang. Sehingga komuter itu kemudian dialihkan ke daerah lain.
Sementara masalah kemacetan dikarenakan volume jalan dengan kendaraan tidak seimbang. "Data di Samsat saja, setiap hari ada 150 motor baru," kata dia. Kemudahan mendapat kredit kendaraan bermotor makin menambah ketidakseimbangan supply dan demand.
"Dan jalan-jalan nasional serta propinsi masuk di areal jalan kota. Maka dampaknya ke kota," kata Agus. Untuk melakukan rekayasa lalu lintas jika melewati jalan provinsi dan nasional harus berkoordinasi lebih dulu. Beda jika itu jalan kota.
"Karena itu dengan akan selesainya tol Pandaan Malang yang exit tolnya di Madyopuro-Gribik, maka perlu solusi. Saat plt Walikota Malang dijabat Pak Wahid, sudah bersurat ke kementrian agar bisa dilakukan tukar guling status jalan," jelas Agus.
Yaitu jalan provinsi dan nasional yang masuk kota bisa jadi jalan kota. Sedang Jl Gribik-Mayjen Sungkono-Gadang jadi jalan nasional karena akan dilewati kendaraan yang keluar tol. Dengan begitu, kendaraan yang keluar Malang dari tol tak perlu lagi masuk kota. Sebab akan menambah macet.
"Kalau keluar jalan tol atau jalan nasional, maka keluarnya ya ke jalan nasional. Sebab seperti di Gribik itu kelas jalan kota," ujar Agus. Ia berharap, surat permintaan tukar guling status jalan bisa disetujui kementrian. Jika ini dilaksanakan, maka bisa mengurangi 60 persen kemacetan.
SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Rencana angkutan massal untuk mengatasi kemacetan di Kota Malang masih terkendala di siapa segmen yang disasar. Sebab saat ini sudah banyak pilihan moda transportasi. Angkutan massal ini rencana akan terkoneksi Malang Raya.
"Sebab load factor (keterisian) penumpang angkutan kota saja tinggal 40 persen. Jumlah trayek juga turun. Dari sebelumnya 25 menjadi 19 trayek kini," jelas Oong Ngadiyono, Kabid Angkutan Umum Dishub Kota Malang, Selasa (19/3/2019).
Hal itu disampaikan dalam diskusi "Membedah Kemacetan Kota Malang" di ITN Malang bekerjasama dengan PWI Malang Raya. Acara dibuka oleh Rektor ITN Malang, Dr Ir Kustamar MT. Sementara kondisi kini, banyak warga memanfaatkan aplikasi angkutan online dan kendaraan pribadi.
Dikatakan Agus Moelyadi, Kabid Lalu Lintas Dishub Kota Malang, rencana angkutan massal sudah pernah dua kali gagal. Pada 2005 sudah MoU Malang Raya dan ada rencana bantuan 50 bus dari Kementerian Perhubungan, namun gagal karena ditolak angkutan umum.
Kemudian 2007 ada rencana komuter dari Lawang-Kepanjen. Saat ujicoba 2012, ternyata gagal. Sebab daya lokonya tak bisa naik saat di Lawang. Ternyata komuter itu hanya bisa jalan di areal datar. Bukan seperti di kontur Malang. Sehingga komuter itu kemudian dialihkan ke daerah lain.
Sementara masalah kemacetan dikarenakan volume jalan dengan kendaraan tidak seimbang. "Data di Samsat saja, setiap hari ada 150 motor baru," kata dia. Kemudahan mendapat kredit kendaraan bermotor makin menambah ketidakseimbangan supply dan demand.
"Dan jalan-jalan nasional serta propinsi masuk di areal jalan kota. Maka dampaknya ke kota," kata Agus. Untuk melakukan rekayasa lalu lintas jika melewati jalan provinsi dan nasional harus berkoordinasi lebih dulu. Beda jika itu jalan kota.
"Karena itu dengan akan selesainya tol Pandaan Malang yang exit tolnya di Madyopuro-Gribik, maka perlu solusi. Saat plt Walikota Malang dijabat Pak Wahid, sudah bersurat ke kementrian agar bisa dilakukan tukar guling status jalan," jelas Agus.
Yaitu jalan provinsi dan nasional yang masuk kota bisa jadi jalan kota. Sedang Jl Gribik-Mayjen Sungkono-Gadang jadi jalan nasional karena akan dilewati kendaraan yang keluar tol. Dengan begitu, kendaraan yang keluar Malang dari tol tak perlu lagi masuk kota. Sebab akan menambah macet.
"Kalau keluar jalan tol atau jalan nasional, maka keluarnya ya ke jalan nasional. Sebab seperti di Gribik itu kelas jalan kota," ujar Agus. Ia berharap, surat permintaan tukar guling status jalan bisa disetujui kementrian. Jika ini dilaksanakan, maka bisa mengurangi 60 persen kemacetan.
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Rencana Angkutan Massal di Malang Raya Masih Terkendala Segmen - Surya Malang"
Post a Comment