SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Aliansi Mahasiswa Malang Bersatu (AMMB) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang, Selasa (25/9/2018).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengajukan cukup banyak tuntutan. Tercatat ada 19 tuntutan yang menjadi fokus dari massa aksi.
Beberapa tuntutan yang disuarakan oleh massa aksi antara lain, menolak reforma agraria palsu dari rezim Jokowi-JK. Menuntut untuk menghentikan monopoli serta perampasan tanah petani dan rakyat Indonesia. Mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tuntutan untuk mengadili para koruptor dan beberapa lainya. Serta menuntut pemerintah untuk menutup beberapa perusahaan asing seperti PT Freeport, MIFEE, Medco, Corindo dan perusahaan asing lainya yang berada di tanah Papua.
Massa aksi yang merupakan gabungan beberapa organisasi mahasiswa di Malang itu menilai bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dinilai hanya memberikan harapan semu. Pemerintah seolah-olah memberikan memihak kaum tani dengan membagikan sertifikat tanah. Tetapi pada kenyataanya apa yang dilakukan pemerintah tidak mencabut akar utama permasalahan konflik agraria.
"Saat ini kami merasa bahwa rezim pemerintah tidak pernah serius dalam menyelesaikan masalah agraria ini. Saat ini kami melihat bahwa masih banyak intimidasi kepada masyarakat yang berusaha mempertahankan tanahnya," terang Muhammad Maulana, Humas Aliansi Mahasiswa Malang Bersatu (AMMB), Selasa (25/9/2018).
Lebih lanjut, Maulana berharap apa yang disuarakan oleh massa aksi benar-benar menjadi fokus utama bagi anggota DPRD yang memiliki wewenang. Terutama untuk isu reforma agraria yang saat ini dinilai masih belum berjalan sesuai yang diharapkan. Untuk itu, harus ada tindakan nyata untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada.
"Tidak hanya soal reforma agraria. Kami juga menginginkan pemerintah bisa memberikan hak demokratis seluas-luasnya terutama untuk masyarakat Papua agar bisa menentukan nasibnya sendiri," imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, anggota DPRD Kota Malang sempat menemui massa aksi. Salah satunya adalah anggota DPRD dari fraksi Gerindra, Muhammad Ula. Ia sempat memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh massa aksi. Menurutnya apa yang menjadi tuntutan dari massa aksi akan coba diperjuangkan.
Namun demikian, anggota DPRD kota Malang hanya sebentar menemui massa aksi. Pasalnya anggota DPRD Kota Malang tengah bersiap untuk menjalankan agenda rapat. Akan tetapi mereka mengakui akan menampung apa yang menjadi aspirasi masyarakat.
"Kami akan sampaikan aspirasi yang dibawa teman-teman mahasiswa ke pusat. Tentunya disesuaiakan dengan mekanisme yang berlaku," tandasnya.
SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Aliansi Mahasiswa Malang Bersatu (AMMB) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang, Selasa (25/9/2018).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengajukan cukup banyak tuntutan. Tercatat ada 19 tuntutan yang menjadi fokus dari massa aksi.
Beberapa tuntutan yang disuarakan oleh massa aksi antara lain, menolak reforma agraria palsu dari rezim Jokowi-JK. Menuntut untuk menghentikan monopoli serta perampasan tanah petani dan rakyat Indonesia. Mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tuntutan untuk mengadili para koruptor dan beberapa lainya. Serta menuntut pemerintah untuk menutup beberapa perusahaan asing seperti PT Freeport, MIFEE, Medco, Corindo dan perusahaan asing lainya yang berada di tanah Papua.
Massa aksi yang merupakan gabungan beberapa organisasi mahasiswa di Malang itu menilai bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dinilai hanya memberikan harapan semu. Pemerintah seolah-olah memberikan memihak kaum tani dengan membagikan sertifikat tanah. Tetapi pada kenyataanya apa yang dilakukan pemerintah tidak mencabut akar utama permasalahan konflik agraria.
"Saat ini kami merasa bahwa rezim pemerintah tidak pernah serius dalam menyelesaikan masalah agraria ini. Saat ini kami melihat bahwa masih banyak intimidasi kepada masyarakat yang berusaha mempertahankan tanahnya," terang Muhammad Maulana, Humas Aliansi Mahasiswa Malang Bersatu (AMMB), Selasa (25/9/2018).
Lebih lanjut, Maulana berharap apa yang disuarakan oleh massa aksi benar-benar menjadi fokus utama bagi anggota DPRD yang memiliki wewenang. Terutama untuk isu reforma agraria yang saat ini dinilai masih belum berjalan sesuai yang diharapkan. Untuk itu, harus ada tindakan nyata untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada.
"Tidak hanya soal reforma agraria. Kami juga menginginkan pemerintah bisa memberikan hak demokratis seluas-luasnya terutama untuk masyarakat Papua agar bisa menentukan nasibnya sendiri," imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, anggota DPRD Kota Malang sempat menemui massa aksi. Salah satunya adalah anggota DPRD dari fraksi Gerindra, Muhammad Ula. Ia sempat memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh massa aksi. Menurutnya apa yang menjadi tuntutan dari massa aksi akan coba diperjuangkan.
Namun demikian, anggota DPRD kota Malang hanya sebentar menemui massa aksi. Pasalnya anggota DPRD Kota Malang tengah bersiap untuk menjalankan agenda rapat. Akan tetapi mereka mengakui akan menampung apa yang menjadi aspirasi masyarakat.
"Kami akan sampaikan aspirasi yang dibawa teman-teman mahasiswa ke pusat. Tentunya disesuaiakan dengan mekanisme yang berlaku," tandasnya.
Bagikan Berita Ini
0 Response to "GALERI FOTO - Wali Kota Malang Hadapi Demonstran soal ..."
Post a Comment