SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyediakan anggaran Rp 10 miliar untuk penyelenggaraan pemilu langsung pada 2019 mendatang. Anggaran itu rencananya akan diberikan dalam bentuk hibah.
Plh Wali Kota Malang, Wasto, menyebut sifat anggaran yang disiapkan tersebut hanya untuk jaga-jaga.
"Itu masih persiapan, manakala nanti ada kebijakan-kebijakan dari pusat, jangan sampai di Kota Malang tidak tersedia dana," urainya, Senin (17/9/2018).
Pihak pemkot masih belum bisa memastikan apakah nanti dana itu akan digunakan atau tidak dalam kegiatan Pileg dan Pilpres. Pasalnya masih belum ada penetapan. Kalau oun ingin ditetapkan, akan dibahas bersama dewan.
"Dipakai atau tidak, bergantung dari pusat. Kalau tidak ada, ya tidak akan digunakan," katanya.
Penyediaan anggaran ini sebagai langkah antisipatif agar pemilu langsung 2019 berjalan lancar. Wasto tidak ingin misal ada kebijakan dari pusat namun pendanaan sulit keluar karena anggaran sudah terdistribusi sebelumnya.
Angka Rp 10 miliar lebih kecil dibanding saat Pemkot Malang memberikan dana hibah ke KPU pada Pilwali.
Diterangkan Wasto, hal itu karena Pilwali merupakan tanggungjawab daerah. Sementara Pilpres dan Pileg nanti, sebagian besar merupakan tanggungjawab daerah.
"Seandainya nanti sepenuhnya dibiayai APBN, tidak akan kami gunakan. Untuk jaga-jaga saja," urainya.
Meski demikian, Wasto mengatakan Pemkot Malang masih bersifat pasif. Sejauh ini hal tersebut masih belum dibahas dengan KPU Kota Malang.
SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyediakan anggaran Rp 10 miliar untuk penyelenggaraan pemilu langsung pada 2019 mendatang. Anggaran itu rencananya akan diberikan dalam bentuk hibah.
Plh Wali Kota Malang, Wasto, menyebut sifat anggaran yang disiapkan tersebut hanya untuk jaga-jaga.
"Itu masih persiapan, manakala nanti ada kebijakan-kebijakan dari pusat, jangan sampai di Kota Malang tidak tersedia dana," urainya, Senin (17/9/2018).
Pihak pemkot masih belum bisa memastikan apakah nanti dana itu akan digunakan atau tidak dalam kegiatan Pileg dan Pilpres. Pasalnya masih belum ada penetapan. Kalau oun ingin ditetapkan, akan dibahas bersama dewan.
"Dipakai atau tidak, bergantung dari pusat. Kalau tidak ada, ya tidak akan digunakan," katanya.
Penyediaan anggaran ini sebagai langkah antisipatif agar pemilu langsung 2019 berjalan lancar. Wasto tidak ingin misal ada kebijakan dari pusat namun pendanaan sulit keluar karena anggaran sudah terdistribusi sebelumnya.
Angka Rp 10 miliar lebih kecil dibanding saat Pemkot Malang memberikan dana hibah ke KPU pada Pilwali.
Diterangkan Wasto, hal itu karena Pilwali merupakan tanggungjawab daerah. Sementara Pilpres dan Pileg nanti, sebagian besar merupakan tanggungjawab daerah.
"Seandainya nanti sepenuhnya dibiayai APBN, tidak akan kami gunakan. Untuk jaga-jaga saja," urainya.
Meski demikian, Wasto mengatakan Pemkot Malang masih bersifat pasif. Sejauh ini hal tersebut masih belum dibahas dengan KPU Kota Malang.
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pemkot Malang Siapkan Uang Jaga-jaga Rp 10 Miliar untuk Pemilu ..."
Post a Comment