Malang Jadi Pilot Project Bina PKL - MALANG POST

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) dr Ali Mahsun bersilaturahmi ke kantor Redaksi Malang Post, Kamis (25/4) kemarin.

MALANG – Potensi pedagang kaki lima (PKL) di Kota Malang cukup besar. Potensi itu akan dijadikan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) sebagai pilot project pemberdayaan PKL di Indonesia.

Selain memiliki kondisi perekonomian yang sedang tumbuh, keberadaan pedagang kecil menengah di Kota Malang juga  semakin tumbuh dengan baik. Kota Malang memiliki potensi pengembangan PKL yang signifikan

“Kita ingin pedagang kaki lima juga memiliki kualitas terstandar dengan labelisasi. Labelisasai halal misalnya. Ini akan sangat penting apalagi Kota Malang juga sedang menuju wisata halal,” kata Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) dr Ali Mahsun saat berkunjung ke kantor Redaksi Malang Post, Kamis (25/4) kemarin.

Dijelaskannya, PKL dimanapun saat ini masih dipandang dengan stigma negatif. Seperti tidak tertib, menganggu ketertiban dan tidak higenis. Padahal banyak pedagang memiliki produk yang berkualitas dan laik saing.

Tidak hanya itu APKLI pun ingin memperlihatkan lebih banyak apa yang dapat diberikan PKL untuk kontribusinya bagi pemerintah daerah sebagai bagian penggerak perekonomian negara. 

“Permasalahannya belum semua daerah memandang PKL penting. Persoalan mendasar adalah kepastian hukum untuk mereka. Di Swedia saja, pedagang jalanan diberikan selembar sertifikat yang bisa menjadi payung hukum dan juga akses permodalan dari negara,” tegas Ali. 

Dilanjutkannya, APKLI lambat laun juga menggerakkan PKL untuk lebih baik. Seperti beradaptasi dengan teknologi, mau disertifikasi, menjaga ketertiban dan kebersihan. Untuk itulah APKLI selalu memberikan pembinaan bagi PKL-PKL di seluruh Indonesia.

Ia menyadari, untuk bisa berkembang dan juga diakui di mata negara, PKL pun harus berbenah dan lebih maju dari sebelumnya. 

“Kalau di beberapa daerah seperti Surabaya, Makassar, Sukabumi ada jalanan yang dibebaskan untuk PKL berjualan. Akan tetapi di jam-jam tertentu. Setelah lewat jam selesai dan harus bersih,” terangnya.

Ia meneruskan hal inilah yang diharapkannya juga dapat didorong ke Pemerintah Kota Malang. Tidak hanya pemerintah, media pun ikut memiliki tugas menyiarkan usaha dan rencana tersebut untuk dapat terwujud.

Redaktur Pelaksana (Redpel) Malang Post Bagus Ary Wicaksono mengatakan, Kota Malang sedang menuju perkembangan ekonomi yang memang dimulai dari usaha mikro seperti PKL. Salah satunya mempersilahkan ruang PKL di beberapa pasar tradisional yang telah direvitalisasi. 

“Karena Kota Malang juga punya sejarah penertiban PKL yang menjadi pelajaran. Pada intinya Kota Malang pun mendukung peregerakkan ekonomi mulai dari bawah,” pungkasnya. (ica/aim)

Let's block ads! (Why?)

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) dr Ali Mahsun bersilaturahmi ke kantor Redaksi Malang Post, Kamis (25/4) kemarin.

MALANG – Potensi pedagang kaki lima (PKL) di Kota Malang cukup besar. Potensi itu akan dijadikan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) sebagai pilot project pemberdayaan PKL di Indonesia.

Selain memiliki kondisi perekonomian yang sedang tumbuh, keberadaan pedagang kecil menengah di Kota Malang juga  semakin tumbuh dengan baik. Kota Malang memiliki potensi pengembangan PKL yang signifikan

“Kita ingin pedagang kaki lima juga memiliki kualitas terstandar dengan labelisasi. Labelisasai halal misalnya. Ini akan sangat penting apalagi Kota Malang juga sedang menuju wisata halal,” kata Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) dr Ali Mahsun saat berkunjung ke kantor Redaksi Malang Post, Kamis (25/4) kemarin.

Dijelaskannya, PKL dimanapun saat ini masih dipandang dengan stigma negatif. Seperti tidak tertib, menganggu ketertiban dan tidak higenis. Padahal banyak pedagang memiliki produk yang berkualitas dan laik saing.

Tidak hanya itu APKLI pun ingin memperlihatkan lebih banyak apa yang dapat diberikan PKL untuk kontribusinya bagi pemerintah daerah sebagai bagian penggerak perekonomian negara. 

“Permasalahannya belum semua daerah memandang PKL penting. Persoalan mendasar adalah kepastian hukum untuk mereka. Di Swedia saja, pedagang jalanan diberikan selembar sertifikat yang bisa menjadi payung hukum dan juga akses permodalan dari negara,” tegas Ali. 

Dilanjutkannya, APKLI lambat laun juga menggerakkan PKL untuk lebih baik. Seperti beradaptasi dengan teknologi, mau disertifikasi, menjaga ketertiban dan kebersihan. Untuk itulah APKLI selalu memberikan pembinaan bagi PKL-PKL di seluruh Indonesia.

Ia menyadari, untuk bisa berkembang dan juga diakui di mata negara, PKL pun harus berbenah dan lebih maju dari sebelumnya. 

“Kalau di beberapa daerah seperti Surabaya, Makassar, Sukabumi ada jalanan yang dibebaskan untuk PKL berjualan. Akan tetapi di jam-jam tertentu. Setelah lewat jam selesai dan harus bersih,” terangnya.

Ia meneruskan hal inilah yang diharapkannya juga dapat didorong ke Pemerintah Kota Malang. Tidak hanya pemerintah, media pun ikut memiliki tugas menyiarkan usaha dan rencana tersebut untuk dapat terwujud.

Redaktur Pelaksana (Redpel) Malang Post Bagus Ary Wicaksono mengatakan, Kota Malang sedang menuju perkembangan ekonomi yang memang dimulai dari usaha mikro seperti PKL. Salah satunya mempersilahkan ruang PKL di beberapa pasar tradisional yang telah direvitalisasi. 

“Karena Kota Malang juga punya sejarah penertiban PKL yang menjadi pelajaran. Pada intinya Kota Malang pun mendukung peregerakkan ekonomi mulai dari bawah,” pungkasnya. (ica/aim)

Let's block ads! (Why?)

Bagikan Berita Ini