SURYAMALANG.COM, MALANG – Mayoritas fraksi partai politik di DPRD Kota Malang menanggapi besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) Pemkot Malang.
Dewan pun menyarankan agar Pemkot Malang, bisa melakukan efisiensi anggaran di periode selanjutnya.
Pandangan fraksi partai politik di DPRD Kota Malang itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap LKPJ Walikota Malang Tahun Anggaran 2018 yang dilanjutkan dengan penyampaian rekomendasi LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2018, Senin (15/4/2019).
Fraksi Gerindra yang dibacakan HM Ula, menjelaskan jika angka pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan Kota Makang dalam LKPJ tidak disertai data atau faktor faktor penyebabnya.
Hal ini dinilai sebagai laporan yang kurang detail.
Tidak hanya itu saja, DPRD Kota Malang juga mengkritisi indikator RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah) 2018 yang belum tepat sasaran di tingkat Rencana Kerja (Renja).
Masih banyak OPD yang serapannya tidak maksimal.
Sementara itu Ketua Fraksi Hanura-PKS M Syaiful Ali Fatah mengkritisi istilah penghematan oleh Pemkot terhadap SILPA.
Menurutnya, sisa anggaran tersebut bukan seluruhnya penghematan.
Dalam pemaparannya, dicontohkan jika nilai proyek Rp 100 M, tapi yang terpakai Rp 80 M, maka menghemat Rp 20 M.
SURYAMALANG.COM, MALANG – Mayoritas fraksi partai politik di DPRD Kota Malang menanggapi besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) Pemkot Malang.
Dewan pun menyarankan agar Pemkot Malang, bisa melakukan efisiensi anggaran di periode selanjutnya.
Pandangan fraksi partai politik di DPRD Kota Malang itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap LKPJ Walikota Malang Tahun Anggaran 2018 yang dilanjutkan dengan penyampaian rekomendasi LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2018, Senin (15/4/2019).
Fraksi Gerindra yang dibacakan HM Ula, menjelaskan jika angka pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan Kota Makang dalam LKPJ tidak disertai data atau faktor faktor penyebabnya.
Hal ini dinilai sebagai laporan yang kurang detail.
Tidak hanya itu saja, DPRD Kota Malang juga mengkritisi indikator RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah) 2018 yang belum tepat sasaran di tingkat Rencana Kerja (Renja).
Masih banyak OPD yang serapannya tidak maksimal.
Sementara itu Ketua Fraksi Hanura-PKS M Syaiful Ali Fatah mengkritisi istilah penghematan oleh Pemkot terhadap SILPA.
Menurutnya, sisa anggaran tersebut bukan seluruhnya penghematan.
Dalam pemaparannya, dicontohkan jika nilai proyek Rp 100 M, tapi yang terpakai Rp 80 M, maka menghemat Rp 20 M.
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Gedog LKPJ Walikota Malang Tahun Anggaran 2018 - Surya Malang"
Post a Comment