SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Pemkab Malang berupaya mendorong terbentuknya Badan Otorita Pariwisata Bromo Tengger Semeru (BOPBTS). Hal itu sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha Pariwisata di Kabupaten Malang.
Bupati Malang, H Rendra Kresna mengatakan, pihaknya seringkali menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai Fasilitasi Persiapan BOPBTS. Dan kegiatan tersebut akan terus ditingkatkan untuk pencapaian hasil maksimal dalam persiapan pembentukan BOPBTS untuk mewujudkan Pariwisata Nasional di Provinsi Jatim dan khususnya Malang Raya.
"Untuk itu, kami komitmen penuh dalam mendukung persiapan terbentuknya BOPBTS," kata Rendra Kresna dalam FGD BOPBTS, Senin (20/8/2018).
Dijelaskan Rendra, pihaknya telah beberapa kali melaporkan persiapan Pemkab Malang dalam pembentukan BOPBTS ke Pemerintah Pusat. Diantaranya persiapan dari segi pembebasan lahan terkait akses menuju ke wisata Gunung Bromo.
Selain itu, dukungan aksesbilitas dari Bandara Abdulrachman Saleh Malang juga telah dilakukan Pemkab Malang dengan terus meningkatkan kualitas jalan penghubung. Bahkan, dua lokasi yakni Desa Duwetkrajan Kecamatan Tumpang dan Desa Wonosari Kecamatan Wonosari bisa menjadi bagian BOPBTS.
Kedua Desa tersebut dirasa bisa menjadi tempat cukup layak untuk mendukung BOPBTS karena daerahnya sudah berbasis wisata serta telah ada sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan wisatawan yang terjaga dengan baik.
"Dan manakala BOPBTS terwujud maka kami berharap untuk pengembangannya bisa dilakukan mulai punggung sampai kaki Gunung Bromo, sehingga wisatawan tidak hanya berkunjung sehari hingga dua hari saja, namun bisa lebih lama lagi. Karena mereka bisa terfasilitasi menikmati berbagai macam budaya, seni, maupun kuliner, yang telah disiapkan Pemkab Malang," ucap Rendra Kresna.
Sementara itu, Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata serta Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata, Indra Ni Tua mengatakan, digelarnya FGD merupakan langkah untuk memulai koordinasi awal pembentukan BOPBTS sesuai instruksi Pemerintah Pusat.
"Kami dari Kementerian Pariwisata hanya memfasilitasi sampai terbentuknya BOPBTS, dengan harapan nantinya ada pengelolaan yang sifatnya satu pintu dengan melibatkan semua stakeholder. Soal siapa pengelolanya akan dirumuskan melalui penyusunan BOPBTS," kata Indra.
Dijelaskan Indra, dari FGD BOPBTS tersebut juga akan dicoba membuat bisnis model yang bagaimana agar terjadi interaksi antara semua pihak yang terlibat didalam BOPBTS. Dengan begitu, akan didapatkan manfaat positif yang tidak hanya bersifat ekonomi, sosial maupun lingkungan, melainkan bisa dibuat konsep awal dengan master plan (platform bersama agar instansi terkait dapat mengerti), selanjutnya disusun bisnis model (siapa mendapatkan apa kemudian akan dijadikan apa).
"Dengan demikian, tidak hanya keuntungan saja yang akan dibagi dalam BOPBTS, melainkan juga untuk resikonya ditanggung bersama," ucap Indra.
Memang, diakui Indra, model pengelolaan pariwisata yang paling baru yakni menggunakan pendekatan pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan inti semuanya mendapatkan profit. Dan tidak hanya dari pihak wisatawan yang bisa ditarik untuk berkunjung ke BOPBTS, tetapi juga masyarakat Kabupaten Malang juga ikut bisa ditarik untuk menikmati Pariwisata.
"Dan Bapak Bupati Malang sendiri sudah berkomitmen dalam pembentukan BOPBTS, mudah-mudahan unsur yang terlibat dapat melihat keinginan besar dari Bapak Bupati untuk berpihak pada pengembangan pariwisata demi masyarakat Kabupaten Malang," tutur Indra.
SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Pemkab Malang berupaya mendorong terbentuknya Badan Otorita Pariwisata Bromo Tengger Semeru (BOPBTS). Hal itu sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha Pariwisata di Kabupaten Malang.
Bupati Malang, H Rendra Kresna mengatakan, pihaknya seringkali menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai Fasilitasi Persiapan BOPBTS. Dan kegiatan tersebut akan terus ditingkatkan untuk pencapaian hasil maksimal dalam persiapan pembentukan BOPBTS untuk mewujudkan Pariwisata Nasional di Provinsi Jatim dan khususnya Malang Raya.
"Untuk itu, kami komitmen penuh dalam mendukung persiapan terbentuknya BOPBTS," kata Rendra Kresna dalam FGD BOPBTS, Senin (20/8/2018).
Dijelaskan Rendra, pihaknya telah beberapa kali melaporkan persiapan Pemkab Malang dalam pembentukan BOPBTS ke Pemerintah Pusat. Diantaranya persiapan dari segi pembebasan lahan terkait akses menuju ke wisata Gunung Bromo.
Selain itu, dukungan aksesbilitas dari Bandara Abdulrachman Saleh Malang juga telah dilakukan Pemkab Malang dengan terus meningkatkan kualitas jalan penghubung. Bahkan, dua lokasi yakni Desa Duwetkrajan Kecamatan Tumpang dan Desa Wonosari Kecamatan Wonosari bisa menjadi bagian BOPBTS.
Kedua Desa tersebut dirasa bisa menjadi tempat cukup layak untuk mendukung BOPBTS karena daerahnya sudah berbasis wisata serta telah ada sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan wisatawan yang terjaga dengan baik.
"Dan manakala BOPBTS terwujud maka kami berharap untuk pengembangannya bisa dilakukan mulai punggung sampai kaki Gunung Bromo, sehingga wisatawan tidak hanya berkunjung sehari hingga dua hari saja, namun bisa lebih lama lagi. Karena mereka bisa terfasilitasi menikmati berbagai macam budaya, seni, maupun kuliner, yang telah disiapkan Pemkab Malang," ucap Rendra Kresna.
Sementara itu, Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata serta Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata, Indra Ni Tua mengatakan, digelarnya FGD merupakan langkah untuk memulai koordinasi awal pembentukan BOPBTS sesuai instruksi Pemerintah Pusat.
"Kami dari Kementerian Pariwisata hanya memfasilitasi sampai terbentuknya BOPBTS, dengan harapan nantinya ada pengelolaan yang sifatnya satu pintu dengan melibatkan semua stakeholder. Soal siapa pengelolanya akan dirumuskan melalui penyusunan BOPBTS," kata Indra.
Dijelaskan Indra, dari FGD BOPBTS tersebut juga akan dicoba membuat bisnis model yang bagaimana agar terjadi interaksi antara semua pihak yang terlibat didalam BOPBTS. Dengan begitu, akan didapatkan manfaat positif yang tidak hanya bersifat ekonomi, sosial maupun lingkungan, melainkan bisa dibuat konsep awal dengan master plan (platform bersama agar instansi terkait dapat mengerti), selanjutnya disusun bisnis model (siapa mendapatkan apa kemudian akan dijadikan apa).
"Dengan demikian, tidak hanya keuntungan saja yang akan dibagi dalam BOPBTS, melainkan juga untuk resikonya ditanggung bersama," ucap Indra.
Memang, diakui Indra, model pengelolaan pariwisata yang paling baru yakni menggunakan pendekatan pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan inti semuanya mendapatkan profit. Dan tidak hanya dari pihak wisatawan yang bisa ditarik untuk berkunjung ke BOPBTS, tetapi juga masyarakat Kabupaten Malang juga ikut bisa ditarik untuk menikmati Pariwisata.
"Dan Bapak Bupati Malang sendiri sudah berkomitmen dalam pembentukan BOPBTS, mudah-mudahan unsur yang terlibat dapat melihat keinginan besar dari Bapak Bupati untuk berpihak pada pengembangan pariwisata demi masyarakat Kabupaten Malang," tutur Indra.
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pemkab Malang Dorong Terbentuknya Badan Otorita Pariwisata ..."
Post a Comment