SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Walikota Malang Sutiaji menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pemkot Malang dan KPK sudah berkoordinasi di Balai Kota Malang, Rabu (7/11/2018).
Ditemui setelah koordinasi dengan KPK, Sutiaji mengatakan kalau Pemkot Malang menargetkan PAD Rp 1 triliun dalam lima tahun ke depan. Angka itu berarti dua kali lipat dari PAD sekarang.
"Ada banyak yang disampaikan. Terkait Manajemen ASN dan aset. Konsennya itu bagaimana bisa menggali potensi pendapatan daerah. Hampir sama dengan komitmen kami berdua akan mengurangi ketergantungan terhadap pusat. Kami targetkan Rp 1 triliun. Jadi dua kali lipat dari sekarang," kata Sutiaji, Rabu (7/11/2018).
Dalam koordinasi yang berlangsung sekitar sejam di ruang walikota itu, hadir perwakilan dari dinas terkait. Sutiaji juga mengatakan akan memperketat pengawasan internal.
"Pengawasan internal kita kuatkan. Inspektur dikuatkan, saya usul ke bu Basariah, inspektur eselonnya sudah 2A. Setara Sekda sehingga ada nilai tekannya," papar Sutiaji.
Informasi yang diterima Sutiaji dari KPK, korupsi itu yang tidak terasa dari pendapampatan, bukan pembelanjaan. Oleh sebab itu, saat ini KPK menyasar aspek pendapatan.
Diceritakan Sutiaji, KPK juga memantau sejumlah titik parkir yang ada di Kota Malang. Namun Sutiaji tidak mengetahui teknis kerja KPK memantau titik parkir di Kota Malang.
Parkir memang menjadi salah satu pemasukan daerah. Selain itu juga pajak dari tempat wisata, restoran dan lainnya.
"Turun ke titik-titik parkir. Mereka yang ke sana, saya tidak tahu bagaimana. Ketika KPK datang ke sini, tidak berbasis zero. Tentunya mereka sudah tahulah," tutup Sutiaji.
SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Walikota Malang Sutiaji menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pemkot Malang dan KPK sudah berkoordinasi di Balai Kota Malang, Rabu (7/11/2018).
Ditemui setelah koordinasi dengan KPK, Sutiaji mengatakan kalau Pemkot Malang menargetkan PAD Rp 1 triliun dalam lima tahun ke depan. Angka itu berarti dua kali lipat dari PAD sekarang.
"Ada banyak yang disampaikan. Terkait Manajemen ASN dan aset. Konsennya itu bagaimana bisa menggali potensi pendapatan daerah. Hampir sama dengan komitmen kami berdua akan mengurangi ketergantungan terhadap pusat. Kami targetkan Rp 1 triliun. Jadi dua kali lipat dari sekarang," kata Sutiaji, Rabu (7/11/2018).
Dalam koordinasi yang berlangsung sekitar sejam di ruang walikota itu, hadir perwakilan dari dinas terkait. Sutiaji juga mengatakan akan memperketat pengawasan internal.
"Pengawasan internal kita kuatkan. Inspektur dikuatkan, saya usul ke bu Basariah, inspektur eselonnya sudah 2A. Setara Sekda sehingga ada nilai tekannya," papar Sutiaji.
Informasi yang diterima Sutiaji dari KPK, korupsi itu yang tidak terasa dari pendapampatan, bukan pembelanjaan. Oleh sebab itu, saat ini KPK menyasar aspek pendapatan.
Diceritakan Sutiaji, KPK juga memantau sejumlah titik parkir yang ada di Kota Malang. Namun Sutiaji tidak mengetahui teknis kerja KPK memantau titik parkir di Kota Malang.
Parkir memang menjadi salah satu pemasukan daerah. Selain itu juga pajak dari tempat wisata, restoran dan lainnya.
"Turun ke titik-titik parkir. Mereka yang ke sana, saya tidak tahu bagaimana. Ketika KPK datang ke sini, tidak berbasis zero. Tentunya mereka sudah tahulah," tutup Sutiaji.
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pemkot Malang Gandeng KPK Demi Target PAD Rp 1 Triliun"
Post a Comment