SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Kemendikbud bersama Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggelar workshop ‘Strategi Komunikasi Publik Dalam Sosialisasi Kebijakan Kemendikbud’ di Hotel Ubud Kota Malang, Rabu (21/11/2018).
Staf Khusus Kemendikbud, Nasrulllah MSi menyatakan Kemendikbud memiliki banyak kebijakan strategis.
Namun setiap daerah merespons secara beragam atas kebijakan itu.
( Baca juga : Bukan Persija Atau Persib, Mantan Pelatih Arema Ini Jagokan PSM Jadi Juara Liga 1 2018 )
“Ada yang menerima baik. Malang termasuk daerah yang menerima baik,” jelas Nasrullah kepada SURYAMALANG.COM.
Respon negatif itu itu karena ada miskomunikasi di daerah.
Makanya pihaknya perlu mengkaji komunikasi publiknya.
( Baca juga : Pesan Penting Mantan Pemain Arema dan Persib Bandung untuk Supardi Nasir )
“Perlu mempersiapkan komunikasi publik bagi isu strategi agar kebijakan yang berpotensi kontroversial bisa diatasi,” tambahnya.
Dia mencontohkan soal zonasi saat PPDB, tentang guru, pendidikan karakter, dan sebagainya.
“Soal zonasi gaduh karena tuduhan keberpihakan,” terangnya.
( Baca juga : Rekonstruksi Pembunuhan Sidoarjo - Pria Asal Magetan Ini Emosi Karena Istrinya Sering Keluar Malam )
SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Kemendikbud bersama Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggelar workshop ‘Strategi Komunikasi Publik Dalam Sosialisasi Kebijakan Kemendikbud’ di Hotel Ubud Kota Malang, Rabu (21/11/2018).
Staf Khusus Kemendikbud, Nasrulllah MSi menyatakan Kemendikbud memiliki banyak kebijakan strategis.
Namun setiap daerah merespons secara beragam atas kebijakan itu.
( Baca juga : Bukan Persija Atau Persib, Mantan Pelatih Arema Ini Jagokan PSM Jadi Juara Liga 1 2018 )
“Ada yang menerima baik. Malang termasuk daerah yang menerima baik,” jelas Nasrullah kepada SURYAMALANG.COM.
Respon negatif itu itu karena ada miskomunikasi di daerah.
Makanya pihaknya perlu mengkaji komunikasi publiknya.
( Baca juga : Pesan Penting Mantan Pemain Arema dan Persib Bandung untuk Supardi Nasir )
“Perlu mempersiapkan komunikasi publik bagi isu strategi agar kebijakan yang berpotensi kontroversial bisa diatasi,” tambahnya.
Dia mencontohkan soal zonasi saat PPDB, tentang guru, pendidikan karakter, dan sebagainya.
“Soal zonasi gaduh karena tuduhan keberpihakan,” terangnya.
( Baca juga : Rekonstruksi Pembunuhan Sidoarjo - Pria Asal Magetan Ini Emosi Karena Istrinya Sering Keluar Malam )
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Komunikasi Publik Kebijakan Kemendikbud Dikaji di Kota Malang"
Post a Comment